nusakini.com--Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto mengungkapkan, dalam rangka meningkatkan manajemen pengelolaan perbatasan, maka sudah seyogyanya Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) diperkuat perannya. 

"Kita perlu penguatan BNPP," ungkapnya saat menghadiri Rakor Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2017 di Hotel Arya Duta, Jakarta Pusat, Rabu (12/7). 

• Ada 29 Titik Lintas Batas Tak Resmi di Sambas dan Bengkayang, BNPP Lakukan Identifikasi
• Begini Cerita di Balik Pembangunan Daerah Perbatasan Indonesia
• Ada 187 Kecamatan di Indonesia yang Berbatasan dengan Negara Lain
• Kepala BNPP Beri Perhatian Tiga Hal Pengelolaan Perbatasan
• Pemerintah Bentuk 20 Pos dan Kantor SAR Baru Selama 2017

Menurut Wiranto, penguatan BNPP tersebut sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang (UU) Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 12 Tahun 2010 tentang BNPP yang harus semakin diperkuat. 

"BNPP memiliki tugas yang berat karena harus berkoordinasi dengan hampir seluruh kementerian dan lembaga. Dalam kaitan tersebut BNPP memerlukan manajemen pengelolaan perbatasan yang lebih baik," ujarnya. 

Di samping itu, Wiranto juga mengingatkan, paradigma pengelolaan perbatasan sekarang ini bukan lagi hanya mengenai sektor pertahanan saja, tapi juga sebagai wilayah di mana sumber dayanya perlu dimanfaatkan secara maksimal demi kesejahteraan rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan 

Sebelumnya, acara Rakor Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2017 itu juga dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang juga Kepala BNPP Tjahjo Kumolo, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan sejumlah pejabat kementerian terkait, serta dari jajaran TNI/Polri.(p/ab)